Monday, 19 January 2009

ABRI dan TNI

ISU HAM DAN MASA DEPAN BANGSA

Sejarah merupakan suatu keadaan masa lalu yang kemudian berkembang dan dibakukan menjadi suatu bidang ilmu sosial. Orang bisa belajar dari sejarah. Keadaan masa lalu bisa memberi kita kepahaman tentang suatu hal. Apa yang ada hari ini merupakan hasil proses sejarah. Sejarah mencakup segala perubahan, segala keindahan, segala kehancuran, segala kengerian, dan seharusnya semua kenyataan di masa lalu. Besok adalah anak hari ini. Segala yang terjadi hari ini akan membawa akibat yang mempengaruhi esok hari. Begitu pula hari ini adalah anak hari kemarin. Apa yang terjadi hari ini merupakan akibat dari apa yang terjadi kemarin.

Hari ini bangsa Indonesia sedang mengalami proses transisi. Proses transisi ini membawa segala bentuk akibat dari perubahan yang ditimbulkan dari proses transisi tersebut. Transisi yang terjadi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perubahan-perubahan yang terjadi di dunia ini secara keseluruhan. Bahkan sepertinya bangsa ini dikendalikan oleh isu global, terombang-ambing dalam segala bidang, tanpa bisa berbuat apa-apa. Orang yang dulu dipuja sekarang dicaci maki. Orang yang dulu benar sekarang jadi salah. Orang yang dulu pahlawan sekarang jadi penjahat. Padahal orangnya sama itu itu juga.



Orde Baru berkuasa selama 30 tahun lebih merupakan sebuah kenyataan sejarah yang nyata. Dengan isu dunia waktu itu, yaitu "Ganyang Komunis", Orde Baru" berhasil berkuasa. Indonesia menjadi teman bangsa Liberal. Komunis dibasmi. Tokoh-tokoh komunis dihukum. Investasi asing mengalir masuk. Tanah, minyak, emas, permata, logam, diobral; dijual murah; 1000 dapat 3. Termasuk harga diri bangsa ikut tergadai. Isu komunis dijadikan isu nasional selama 30 tahun lebih, bukan untuk kepentingan bangsa dan negara, tapi sekedar untuk alat menakut-nakuti orang dan mempertahankan kekuasaan. Pada waktu USSR bubar dan komunis sudah kalah, sudah tidak ada lagi legitimasi "dunia" untuk Orde Baru. Soeharto sudah tidak berguna lagi. Dia harus dibuang. Presiden yang "didudukkan" selama lebih dari 30 tahun ini harus diusir pergi. Masanya sudah lewat.

Muncul isu baru; KKN dan Hak Asasi Manusia. Kebusukan Orde Baru dicoba untuk dibongkar. Hal ini juga terjadi di negara-negara lain di dunia seperti di Korea, Chile dan lain-lain. Kesalahan masa lalu diungkit-ungkit dengan dasar hukum yang dibuat baru kemarin sore. Benar salah dimasa lalu diukur dengan benar salah di masa kini. Harus kita akui memang ada banyak kesalahan masa lalu yang bisa diungkit sekarang. Penyelenggaraan negara di masa Orde Baru adalah sistem rezim dan diktatorial. Kebenaran dan kesalahan adalah kuasa pemerintah yang berkuasa. Hukum hanya berlaku bagi rakyat jelata. Penghilangan nyawa, penculikan, pembunuhan bisa dan biasa dilakukan dengan alasan yang sangat terkenal waktu itu "mempertahankan stabilitas nasional dan menjaga kontinuitas pembangunan". Selama 30 tahun bangsa ini hidup dalam kebohongan dan kepalsuan. Pancasila, ABRI, aparatur negara, segalanya dipergunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan untuk mencari nafkah buat sanak keluarga. Bangsa ini sudah kehilangan jati dirinya. Sudah dijual, ditukar dengan US$ yang selama bertahun-tahun nilainya stabil pada kisaran Rp 1.000,-. Bagaimana US$ dulu bisa stabil Rp 1.000 dan sekarang Rp 10.000 ? Tanya sama yang empunya US$. Pada era Orde Baru, kita semua adalah alat kekuasaan. Siapa yang berani melawan Soeharto? Semua yang melawan sudah hilang; kecuali beberapa orang.


Timbul masalah di tubuh ABRI waktu pergantian kekuasaan terjadi. Posisi ABRI di masyarakat, doktrin dan sistem logika di tubuh ABRI semuanya jadi tidak sesuai lagi dengan perubahan yang ada. Anggota ABRI (nama waktu itu) adalah warga negara Indonesia yang terdidik dan terlatih, yang disumpah untuk setia pada Pancasila dan UUD 45 Proklamasi. Mereka adalah abdi negara yang bertugas untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melindungi segenap Tanah Tumpah Darah Indonesia dari segala macam ancaman dan gangguan. Mereka dilatih untuk taat pada perintah atasan. Menaati perintah atasan adalah wujud dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang mereka emban. Mereka harus mengesampingkan hati nurani, pikiran dan pendapat, bahkan kehidupan pribadi. Mereka menanggung beban psikologis yang tidak ringan.


Sekarang ini, ABRI mencoba berubah. ABRI mencoba mencari kembali jati dirinya. ABRI merubah namanya menjadi TNI; Tentara Nasional Indonesia. Nama yang sama dengan nama yang dicita-citakan oleh para pejuang kemerdekaan. Nama yang sama dengan nama tentara kita dua tahun setalah bangsa ini baru saja merdeka. Nama yang tadinya adalah TRI (Tentara Republik Indonesia), yang sebelumnya adalah TKR (Tentara Keamanan Rakyat) dan berakar dari BKR (Badan Keamanan Rakyat). Yang semuanya itu adalah laskar-laskar pejuang rakyat yang memiliki cita-cita Indonesia Merdeka. Sebuah nama yang melekat dalam torehan sejarah berdirinya bangsa yang besar ini. Nama yang mencerminkan kemurnian niat dan semangat untuk berbakti secara total dan utuh, sesuai dengan fungsi dan tugas-tugasnya. Institusi TNI memiliki sejarah panjang yang erat berkaitan dengan berdirinya bangsa ini. Sampai hari ini, bila benar-benar TNI sekarang mampu merubah dirinya, anggota TNI tetap merupakan pejuang.


Semua itu sekarang seakan sirna ditelan bumi karena apa yang dilakukan ABRI di masa Orde Baru. Orde Baru memperlakukan TNI sebagai satpam penjaga rumah. ABRI dijadikan salah satu alat mempertahankan kekuasaan. ABRI diajak bermimpi. Bermimpi dengan bunga semboyan-semboyan ABRI manunggal dengan rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat dan lain sebagainya. Meskipun sistem pelatihan dan kualitasnya tidak turun, tapi konsep logikanya jadi kacau. ABRI diajak ber "dwifungsi" dengan tata cara yang diatur oleh penguasa. ABRI diberi kursi di senat dengan jumlah yang bulat sempurna. ABRI tidak diajak untuk melayani dan melindungi rakyat. ABRI diajak untuk melindungi dan melayani kekuasaan. Semua perlawanan terhadap Orde Baru diterjemahkan sebagai ancaman bagi bangsa dan negara. Semua dikaitkan dengan "mempertahankan stabilitas nasional dan menjaga kontinuitas pembangunan". ABRI dijadikan pistol Orde Baru yang setiap saat siap ditarik pelatuknya dan urusan beres.


Institusi TNI sekarang harus berhadapan dengan HAM. Padahal doktrin TNI tidak mungkin dinilai dengan pelaksanaan HAM yang baik dan benar. Yang baik dan benar itu, kalau kita berbahasa Indonesia. Berbahasa Indonesialah yang baik dan benar. Tapi kalau tugas TNI dipaksa sejalan dengan pelaksanaan HAM yang baik dan benar agak mustahil kelihatannya. Isu HAM sangat mempersempit ruang gerak TNI. Kalau kita terlalu menitikberatkan pada isu HAM akan berbahaya untuk bangsa ini. Peristiwa-peristiwa yang dahulu pernah terjadi yang sekarang dikatakan melanggar HAM, di mata ABRI waktu itu adalah sekedar menjalankan tugas negara, dan mematuhi perintah atasan. Kalau mau diusut siapa yang memberi perintah, siapa komandan lapangan dan siapa saja yang terlibat waktu itu, apa itu ada gunanya? Untuk apa? Kenapa diusut baru sekarang? Setelah orang-orangnya pensiun. Peristiwa Talang Sari, Peristiwa Tanjung Priok, dan lain sebagainya apa mau diusut juga? Peristiwa G30S/PKI juga mau diusut? Diusut sampai mana? Sampai ada yang dipersalahkan? Kenapa tidak mempersalahkan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata waktu itu? Kenapa menuntut Jenderal-jenderal yang sudah pensiun? Kalau ada orang yang membunuh dengan menggunakan pistol, apa kita akan mengubek-ubek pistolnya bukan menangkap orangnya?


Isu HAM adalah isu dari luar negeri yang sangat berpotensi menghancurkan bangsa ini. Apabila memang ada sekelompok orang yang ingin mengganti dasar negara dengan agama tertentu maka dengan sendirinya itu tugas tentara untuk menyelesaikannya. Usaha mengganti Pancasila ini jangan dibilang tidak ada. Dulu, ada yang mengatakan bahwa GAM itu tidak ada. ABRI melanggar HAM di Aceh. GPK Irian itu tidak ada. TNI melanggar HAM di Irian. Ada orang yang mengibarkan atau membentangkan bendera RMS dihadapan presiden kemudian orang itu ditangkap, dikatakan bahwa penangkapan itu melanggar HAM. Terkutuklah orang yang mengatakan demikian. Media juga sudah menjadi corong HAM. Kasihan rakyat Aceh dilanggar Hak Asasinya. Kasihan rakyat Irian dilanggar Hak Asasinya. Orang mengibarkan bendera saja tidak boleh, mengemukakan pendapat saja tidak boleh. Kalau ada orang yang buang air besar di pinggir jalan raya kemudian orang itu ditangkap, apa penangkapan itu melanggar HAM? Mereka akan berkata dengan gagahnya; "Buang Air Besar adalah hak asasi setiap orang!! Jangan menangkap orang yang sedang Buang Air Besar! Itu melanggar HAM!". Buang air besar boleh-boleh saja tapi harus pada tempat yang sesuai dimana tidak mengganggu kepentingan umum. Mengibarkan bendera pun boleh saja tapi bendera apa yang dikibarkan? Semua ada aturannya. Isu HAM ini dihembuskan oleh orang-orang yang ingin negara ini kacau dan daerah-daerah kaya di Indonesia merdeka dan lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi, supaya mereka bisa bebas mengambil apa yang mereka mau tanpa campur tangan Jakarta. Yang lain, ikut-ikut saja.


Bangsa ini harus mencari apa-apa yang hilang dari dirinya. Bangsa ini butuh TNI. Tentara Nasional Indonesia yang kuat, profesional, dan terlatih baik. Kita sekarang dihadapkan pada masalah pemenuhan alutsista. Kita sudah tidak bisa lagi bicara banyak seperti jaman Bung Karno dimana waktu itu pesawat kita bisa terbang sampai tengah benua Australia kemudian kembali lagi dengan selamat. Sistem Radar Australia belum secanggih sekarang. Sistem radar kita sekarang ketinggalan. Embargo dari produsen pesawat tempur juga mempersulit TNI. Kapal-kapal TNI AL juga perlu ditambah dan diperbarui. Supaya tidak kalah dengan negara-negara tetangga. Perairan diantara pulau-pulau adalah pintu masuk yang terbuka lebar bagi kapal asing yang akan mengancam keselamatan negara ini. TNI-AD saja yang mungkin sudah bisa dicukupi dengan peralatan buatan PT PINDAD.


Sekarang ini TNI sedang membenahi diri, berusaha untuk fokus menjadi Tentara sepenuhnya. Berkomitmen untuk melepas bisnis-bisnis mereka dengan kompensasi kesejahteraan prajurit dipenuhi. Negara wajib memenuhinya. Dan itu sudah diatur dalam undang-undang. Ini semua adalah usaha-usaha perubahan yang patut kita hargai. Ini jauh lebih penting untuk bangsa ini dimasa datang daripada isu-isu HAM yang dihembuskan dan membuang-buang waktu, tenaga dan pikiran.
Walau mungkin tidak sepenuhnya isu HAM ini seperti apa yang saya kemukakan diatas. Mungkin ada yang memang benar-benar harus ditindaklanjuti tapi untuk masalah di tubuh TNI ini, saya berharap jangan terlalu pendek kita berpikir. Jangan divonis ini salah ini benar. Lihat dulu latar belakang keadaannya. Ini penting agar perubahan yang sedang terjadi di tubuh TNI tidak terganggu.

Memang sulit jika kita memposisikan diri atau memikirkan perasaan para keluarga korban peristiwa-peristiwa yang disebutkan diatas. Tapi apa mereka benar-benar menuntut supaya jenderal-jenderal itu diadili? Apa mereka tahu betul duduk masalahnya? Atau mereka hanya melihat dari satu sisi bahwa ada sekelompok orang sedang beribadah kemudian dibantai? Apakah mungkin dicari jalan tengah sehingga tidak ada lagi sakit hati atau dendam yang bisa dimanfaatkan oleh pihak lain?

Bangsa ini terus berproses menjadi bangsa yang lebih baik. Kita semua sedang berproses menjadi warga bangsa yang lebih baik. Pasti ada gejolak dalam proses tersebut. Semoga kita bisa menghadapinya.

Hiduplah Bangsaku Jayalah Negeriku Majulah Indonesiaku

No comments:

Post a Comment