Wednesday, 25 November 2009

PPh 21 Orang Pribadi Dengan Excell

ATURAN-ATURAN PELAKSANAAN UU NO. 36 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

I.  PERATURAN PEMERINTAH

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Yang Dibayarkan Oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka Yang Diperdagangkan di Bursa.
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Bantuan Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

II. PERATURAN MENTERI KEUANGAN

PPh 21OPEXCEL Rev3

  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 DItanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu
  2. Peraturan Menteri Keuangan 49/PMK.03/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Dianggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2009 Tentang Sisa Lebih Yang Diterima Atau Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan Dan/Atau Bidang Penelitian Dan Pengembangan Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 Tentang Pembentukan Atau Pemupukan Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya
  5. peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2009 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan dari Penjualan Atau Pengalihan Harta Di Indonesia, Kecuali yang Diatur Dalam pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap Di Indonesia
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 Tentang Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian Atau Imbalan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Dan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Di Kurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja

III. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

  1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atas Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.
  2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2009 Tentang Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Dalam Tahun 2009 Bagi Wajib Pajak Yang Mengalami Perubahan Keadaan Usaha Atau Kegiatan Usaha.
  3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-22/PJ/2009 Tentang Pelaksanaan Pemberian Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Pemberi Kerja Yang Berusaha Pada Kategori Usaha Tertentu.

CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

DIASUMSIKAN DALAM SEMUA CONTOH PERHITUNGAN WP SUDAH MEMLIKI NPWP

I. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN PEGAWAI TETAP

I.1. DENGAN GAJI BULANAN

  1. Ahmad Zakaria pada tahun 2009 bekerja pada perusahaan PT Zamrud Abadi dengan memperoleh gaji sebulan Rp 2.500.000,- dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000. Ahmad menikah tetapi belum mempunyai anak. Penghitungan PPh 21 adalah sebagai berikut:
     
    I1
     
    I1a
     
  2. Bambang Yuliawan pegawai pada perusahaan PT Yasa Buana, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp 2.000.000,-. PT Yasa Buana mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,5% dan 0,3% dari gaji. PT Yasa Buana menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Bambang Yuliawan membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Yasa Buana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Yasa Buana membayar iuran pensiun untuk Bambang Yuliawan ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp 100.000,- sedangkan Bambang Yuliawan membayar iuran sebesar Rp 50.000,-
     
     I2
     
    I2a
     
  3. Endang Vidyawati adalah seorang karyawati dengan status menikah tanpa anak, bekerja pada PT Ventura Entiti dengan gaji sebulan sebesar Rp 2 500.000,-. Endang Vidyawti membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 50.000,- sebulan. Berdasarkan surat keterangan dari Pemda tempat Endang Vidyawati berdomisili yang diserahkan kepada pemberi kerja, diketahui bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan apapun.
     
    I3
     
    I3a
     
  4. Firma Utami karyawati dengan status menikah tetapi belum mempunyai anak bekerja pada PT Unggul Farmindo. Firma Utami menerima gaji Rp 3.000.000 sebulan. PT Unggul Farmindo mengikuti program pensiun dan jamsostek. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, sebesar Rp 40.000 sebulan. Firma Utami juga membayar iuran pensiun sebesar Rp 30.000 sebulan, disamping itu perusahaan membayarkan iutan Jaminan Hari Tua karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Firma Utami membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji. Berdasarkan surat keterangan Pemda tempat Firma Utami bertempat tinggal diketahui bahwa suami Firma Utami tidak mempunyai penghasilan apapun. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dibayar ole pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1,00% dan 0,3% dari gaji.
     
    I4
     
    I3a
     

PPh21OPEXCEL Rev3

I.2. DENGAN GAJI MINGGUAN DAN GAJI HARIAN

  1. Gaguk Trimanto, menikah dengan satu anak, bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan  PT Teguh Gemilang menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar Rp 600.000,-
     
    II1
     II1a
     
  2. Harun Santoso pegawai pada perusahaan PT Segara Hurip dengan memperoleh gaji mingguan sebesar Rp 500.000.-. Harun kawin dan mempunyai seorang anak. PT Segara Hurip masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1% dan 0,3% dari gaji. PT Segara Hurip membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji dan Harun membayar iuran pensiun Rp 10.000,- dan Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji.
     
    II2 
    II2a
     
  3. Imam Rahardi pegawai tetap pada perusahan PT Rejo Indonusa dengan memperoleh gaji yang dibayar harian sebesar Rp 80.000,-. Imam kawin dan mempunyai seorang anak. PT Rejo Indonusa masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumla masing-masing setiap bulan sebesar 1,00% dan 0,3% dari gaji. PT Rejo Indonusa masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji. PT Rejo Indonusa membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji dan Imam membayar iuran pensiun Rp 15.000,- dan Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji.
     
    II3
     
    II3a

I.3. PENGHITUNGAN PPh 21 ATAS PEMBAYARAN UANG RAPEL

  1. Ahmad Zakaria sebagaimana tersebut dalam contoh nomor I.1.1 di atas pada bulan Juni 2009 menerima kenaikan gaji, menjadi Rp 3.500.000,- sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2009. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, maka Ahmad menerima rapel sejumlah Rp 5.000.000 (kekurangan gaji untuk masa Januari s.d Mei 2009). Untuk menghitung PPh pasal 21 atas uang rapel tersebut, terlebih dahulu dihitung kembali PPh Pasal 21 untuk masa Januari s.d. Mei 2009 atas dasar penghasilan setelah ada kenaikan gaji. Dengan demikian penghitungan PPh Pasal 21 terutangnya adalah sebagai berikut:
     
    image 
    rapel1 
    Karena Penghasilan Nettonya dihitung setahun (dikalikan 12) maka disini diperlakukan seperti WP yang Kewajiban Subyektifnya dimulai di tahun berjalan dengan mengklik check box “uang rapel”
I.4

PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN BERUPA: JASA PRODUKSI, TANTIEM, GRATIFIKASI, TUNJANGAN HARI RAYA ATAU TAHUN BARU, BONUS, PREMI, DAN PENGHASILAN SEJENIS LAINNYA YANG SIFATNYA TIDAK TETAP DAN PADA UMUMNYA DIBERIKAN SEKALI DALAM SETAHUN

  1. Joko Qurnain (tidak kawin) bekerja pada PT Qalbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp 2.000.000,- sebulan. Dalam tahun yang bersangkutan Joko menerima bonus sebesar Rp 5.000.000,-. Setiap bulannya Joko membayar iuran pensiun ke dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 60.000,-.
    Cara menghitung PPh 21 atas bonus adalah:
     
    IV1
     
    IV1a
     
  2. Karyawati Ken Prameswari (tidak kawin) bekerja pada PT Prabu Kedaton dengan memperoleh gaji sebesar Rp 2.750.000,- sebulan. Perusahaan iktu dalam program jamsostek. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dan iuran Jaminan Hari Tua dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan masing-masing sebesar 1,00%, 0,30%, dan 3,70% dari gaji. Prameswari membayar iuran pensiun Rp 50.000,- dan iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji untuk setiap bulan. Dalam tahun berjalan dia juga menerima bonus sebesar Rp 4.000.000,-. Cara menghitung PPh pasal 21 atas bonus adalah sebagai berikut.
     
    IV2
     
    IV2a
     
I.5

PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI YANG DIPINDAHTANGANKAN DALAM TAHUN BERJALAN

PPh21OPEXCEL Rev3

Pada saat pegawai dipindahtugaskan, pegawai yang bersangkutan tidak berhenti bekerja dari perusahaan tempat dia bekerja. pegawai yang bersangkutan masih tetap bekerja pada perusahaan yang sama dan hanya berubah lokasinya saja. Dengan demikian dalam penghitungan PPh Pasal 21 tetap menggunakan dasar penghitungan selama setahun.

  1. Agus Saparudin yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Nusantara Mandiri. Sejak 1 Juni 2009 dipindahtugaskan ke kantor cabang di Bandung dan pada 1 Oktober 2009 dipindahtugaskan lagi ke kantor cabang di Garut. Gaji Agus Saparudin sebesar Rp 3.500.000,- dan pembayaran iuran pensiun yang dibayar sendiri sebulan sejumlah Rp 100.000,-. Perhitungan PPh pasal 21:
    adsadsfasdf
     
    V1
     
    V1a 
I.6

PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI YANG BERHENTI BEKERJA ATAU MULAI BEKERJA DALAM TAHUN BERJALAN

   
I.6.1

Pegawai Baru Mulai Bekerja Pada Tahun Berjalan

I.6.1.1

Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun kalender tetapi baru bekerja pada pertengahan tahun.

  1. Budiyanta bekerja pada PT Xiang Malam sebagai pegawai tetap sejak 1 September 2009. Catur menika tetapi belum punya anak. Gaji sebulan adalah sebesar Rp 6.000.000,- dan iuran pensiun yang dibayar tiap bulan sebesar Rp 150.000,-
     
    VI1
     
    VI1a
     
I.6.1.2

Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri dimulai setelah permulaan tahun pajak, dan mulai bekerja pada tahun berjalan

  1. David Raisita (K/3) mulai bekerja 1 September 2009. Ia bekerja di Indonesia s.d Agustus 2012. Selama Tahun 2009 menerima gaji per bulan Rp 20.000.000. Penghitungan PPh pasal 21 tahun 2009 adalah sebagai berikut:
     
    VI2
     
    VI2a
     
I.6.2

Pegawai Berhenti Bekerja Pada Tahun  Berjalan

I.6.2.1

Pegawai Yang Masih Memiliki Kewajiban Pajak Subjektif Berhenti Bekerja Pada Tahun  Berjalan

  1. Arif Marwanto yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Mahakam Utama di Yogyakarta-DIY. Sejak 1 Oktober 2009, Yang bersangkutan berhenti bekerja di PT Mahakam Utama. Gaji Arip Marwanto setiap bulan sebesar Rp 3.500.000,- dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan sejumlah Rp 100.000,- setiap bulan. Perhitungan PPh 21 yang dipotong setiap bulan:
     
    VI3
     
    VI3a
     
I.6.2.2

Pegawai Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan dan Sekaligus Kehilangan Kewajiban Subjektif

  1. Lewis Oshea (K/3) mulai bekerja Mei 2004 dan berhenti bekerja sejak 1 Juni 2009 dan meninggalkan Indonesia ke negara asalnya (kehilangan kewajiban pajak subyektif). Selama tahun 2009 menerima gaji perbulan sebesar Rp 15.000.000,- dan pada bulan April 2009 menerima bonus sebesar Rp 20.000.000,-.
     
    VI4
     
    VI4a
     
I.7

PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DIPEROLEH DALAM MATA UANG ASING

  1. Neill Mc Leary adalah seorang karyawan yang memperoleh gaji pada bulan Januari 2009 dalam mata uang asing sebesar US$ 2.000 sebulan. Kurs yang berlaku untuk bulan Januari 2009 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan adalah Rp 11.250,- per US$ 1.00. Neill Mc Leary berstatus menikah dengan 1 anak. Penghitungan PPh pasal 21 adalah:
     
    VII1
     
    VII1a
I.8

PPh PASAL 21 SELURUH ATAU SEBAGIAN DITANGGUNG OLEH PEMBERI KERJA

PPh21 OPEXCEL Rev3

Dalam hal PPh 21 atas gaji pegawai ditanggung oleh pemberi kerja, pajak yang ditanggung pemberi kerja tersebut termasuk dalam pengertian kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 huruf b dan bukan merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan.

  1. Arip Mulyana adalah seorang pegawai PT Lautan Otomata dengan status menikah dan mempunyai 3 orang anak. Dia menerima gaji Rp 4.000.000,- sebulan dan PPh ditanggung oleh pemberi kerja. Tiap bulan ia membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 150.000,-
     
    VIII1
     
    VIII1a
     
    PPh pasal 21 sebesar Rp 94.000,- ini ditanggung dan dibayar oleh pemberi kerja. Jumlah sebesar Rp 94.500,- tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak kepada Arip Mulyana.
     
    Namun apabila pemberi kerja adalah buka Wajib Pajak selain pemerintah atau Wajib Pajak yang pengenaan pajaknya berdasarkan PPh final atau berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit), maka kenikmatan berupa pajak yang ditanggung pemberi kerja ditambahkan ke dalam penghasilan dari pegawai yang bersangkutan, dan penghitungan pajaknya dilakukan sesuai contoh diatas.
I.9

PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI TETAP YANG MENERIMA TUNJANGAN PAJAK

Dalam hal kepada pegawai diberikan tunjangan pajak, maka tunjangan pajak tersebut merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan dan ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya.

  1. Peri Irawan (status kawin dengan 3 orang anak) bekerja pada PT Kartika Kawashima Pionirindo dengan memperoleh gaji sebesar Rp 2.500.000,- sebulan. Kepada Peri Irawan diberikan tunjangan pajak sebesar Rp 25.000,-. Iuran pensiun yang dibayar oleh Priyo adalah sebesar Rp 25.000,- sebulan.
  2.  
     
    IX1
     
    IX1a
     
    Selisih pajak terutang dengan tunjangan adalah Rp 30.688 - Rp 25.000 = Rp 5.688,- dapat ditanggung oleh pegawai tersebut yaitu dengan dipotongkan dari penghasilan bulan yang bersangkutan atau ditanggung oleh pemberi kerja/pemotong pajak.
     
    Apabila selisih sebesar Rp 5.688,- tersebut ditanggung oleh pemberi kerja/pemotong pajak maka jumlah tersebut bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak pemberi kerja/pemotong pajak.
     
  3. Apabila contoh diatas, Peri Irawan mendapatkan tunjangan pajak secara gross up, dimana tunjangan pajaknya sama dengan pajak terhutangnya.
     
    IX2.1
     
    IX.2.1a 
I.10

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK YANG PENGENAAN PAJAK PENGHASILANNYA BERSIFAT FINAL ATAU BERDASARKAN NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS

  1. Qalbun Junaidi adalah warga negara RI yang bekerja pada suatu perwakilan dagang asing yang pengenan pajaknya menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit), memperoleh gaji sebesar Rp 1.500.000 sebulan beserta beras 30 kg dan gula 10 kg. Qalbun Junaidi berstatus menikah dengan 1 orang anak. Nilai uang dari beras dan gula dihitung berdasarkan harga pasar yaitu:
    Harga beras    : Rp 10.000 per kg x 30 kg = Rp 300.000
    Harga gula      : Rp   8.000 per kg x 10 kg = Rp   80.000
    Perhitungan PPh pasal 21
     
    X1
     
    X1a
     
II.

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS UANG PENSIUN YANG DIBAYARKAN SECARA BERKALA (BULANAN)

PPh21OPEXCEL Rev3

Apabila waktu pensiun sudah dapat diketahui dengan pasti pada awal tahun, misalnya berdasarkan ketentuan yang berlaku di tempat pemberi kerja yang dikaitkan dengan usia pegawai yang bersangkutan, maka perhitungan PPh Pasal 21 terutang sebulan dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak yang akan diperoleh dalam periode dimana pegawai yang bersangkutan akan bekerja dalam tahun berjalan sebelum memasuki masa pensiun.

Namun, apabila waktu pensiun belum dapat diketahui dengan pasti pada waktu menghitung PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan, maka penghitungan PPh pasal 21 didasarkan pada perkiraan penghasilan neto setahun seperti pada contoh I.6.2.1. Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai yang Masih Memiliki Kewajiban Pajak Subjektif Berhenti Bekerja pada Tahun Berjalan.

  1. Raden Suryaman, berstatus kawin dengan 2 orang anak yang masih menjadi tanggungan, bekerja sebagai pegawai tetap pada PT indo Rejo Abadi dengan gaji sebulan sebesar Rp 5.000.000,-. Raden Suryaman setiap bulan membayar iuran pensiun sebesar Rp 250.000,- ke Dana Pensiun Swadhana Utama yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Kuangan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, di PT Indo Rejo Abadi terhitung mulai 1 Juli 2009, Raden Suryaman akan memasuki masa pensiun.
     
    2.1
     
    2.1a
     
III.

PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS, PENERIMA UPAH SATUAN, DAN PENERIMA UPAH BORONGAN

III.1

DENGAN UPAH HARIAN

  1. Sentot dengan status belum menikah pada bulan Januari 2009 bekerja sebagai buruh harian pada PT Harapan Sentosa. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar Rp 150.000,-
     
    3.1
     
  2. Teguh Gunanto (belum menikah) pada bulan Maret 2009 bekerja pada perusahaan PT Gerbang Transindo, menerima upah sebesar Rp 200.000 per hari. (asumsi dia bekerja selama 10 hari)
     
    3.2.2
III.2

DENGAN UPAH SATUAN

  1. Urip Firmanto (belum menikah) adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit TV pada suatu perusahaan elektronika. Upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit/satuan yang diselesaikan yaitu Rp 50.000,- per buah TV dan dibayarkan tiap minggu. Dalam waktu 1 minggu (6 hari kerja) dihasilkan sebanyak 24 buah TV dengan upah Rp 1.200.000,-.
     
    Untuk contoh kasus ini, bisa digunakan Tab 3 dengan menggunakan pendapatan per hari sebagai dasar perhitungan.  Jadi upah sehari Rp 1.200.000,- : 6 = Rp 200.000,-.
    3.3
     
III.3

DENGAN UPAH BORONGAN

  1. Viko mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar Rp 350.000,- pekerjaan diselesaikan dalam 2 hari.
     
    3.3
     

PPh21OPEXCEL Rev3

III.4

UPAH HARIAN/SATUAN/BORONGAN/HONORARIUM YANG DITERIMA TENAGA HARIAN LEPAS TAPI DIBAYARKAN SECARA BULANAN

  1. Wardi bekerja pada perusahaan elektronik dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari 2009 Wardi hanya bekerja 20 hari kerja dan upah sehari adalah Rp 120.000,- Wardi menikah tetapi belum memiliki anak.
     
    4
     
    4.1

No comments:

Post a Comment